Berita
Tingkatkan Kedisiplinan Pegawai, Kesbangpol Papua Sosialisikan Surat Edaran Penegakan Hukuman Disiplin ASN
Foto : Dok. Kesbangpol Provinsi Papua
JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ruang Pertemuan Kesbangpol Provinsi Papua, Jayapura.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Elpius Hugi, S.Pd., M.A., dengan menghadirkan Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian, Ruslina Sinaga, S.E., M.Si., sebagai pemateri. Sosialisasi ini berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 800.1.6.2/1221/SET tentang Penegakan Hukuman Disiplin ASN yang mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021.
Dalam pemaparannya, disampaikan beberapa poin krusial penegakan disiplin ASN sesuai acuan Surat Edaran tersebut:
-
Tanggung Jawab Atasan: Atasan langsung wajib melakukan pembinaan, pemanggilan, dan pemeriksaan tertutup bagi bawahan yang melanggar aturan. Atasan yang membiarkan atau tidak menindak pelanggaran akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang lebih berat.
-
Tingkat Hukuman Disiplin: Sanksi diberikan berdasarkan dampak pelanggaran (ringan untuk dampak unit kerja, sedang untuk instansi, dan berat untuk dampak negara/pemerintah).
-
Sanksi Kehadiran & Penghentian Gaji: ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari berturut-turut atau 28 hari secara kumulatif dalam 1 tahun dikenakan Hukuman Berat berupa pemberhentian. Khusus pelanggaran 10 hari berturut-turut, pembayaran gaji dihentikan mulai bulan berikutnya.
-
Prosedur Pemanggilan: Pemanggilan dilakukan maksimal 2 kali berturut-turut. Jika mangkir pada panggilan kedua, hukuman disiplin langsung dijatuhkan berdasarkan bukti yang ada tanpa pemeriksaan.
-
Pelaporan Berbasis Digital: Seluruh tahapan pelaporan hingga penjatuhan sanksi disiplin di setiap SKPD wajib diunggah melalui aplikasi I-Disip BKN (
[https://idis.bkn.go.id/main](https://idis.bkn.go.id/main)).
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua dapat terus menjaga integritas, meningkatkan fokus kinerja, serta mematuhi ketentuan tata tertib aparatur negara demi memberikan pelayanan publik yang optimal.
