Berita
Kunjungi Badan Kesbangpol Papua, Dewan Pertahanan Nasional Serap Masukan Strategis Bangun Narasi Keadilan dan Tata Kelola Otsus
Foto : Dok. Kesbangpol Provinsi Papua
JAYAPURA — Tim Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan kunjungan kerja dan audiensi bersama jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua di Kota Jayapura, Rabu (7/10/2026). Pertemuan lintas lembaga dalam rangka harmonisasi kerja serta pertukaran informasi dan data ini mengangkat agenda strategis bertajuk "Mengembangkan Komunikasi Strategis dalam Membangun Narasi Keadilan dan Penanganan Kejahatan Kemanusiaan di Wilayah Papua", yang difokuskan untuk menggali dinamika faktual daerah guna merumuskan rekomendasi kebijakan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kunjungan kerja yang didasarkan pada Surat Perintah Nomor: 568/IX/2026/DPN tersebut diterima langsung di ruang kerja Kepala Bakesbangpol Provinsi Papua mulai pukul 10.00 WIT. Delegasi DPN dari Kedeputian Bidang Geopolitik dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama DPN, Marsda TNI Stefanus Arif H., S.T., M.I.t., M.Sc., didampingi jajaran perwira tinggi dan staf ahli: Brigjen TNI Ardianto, S.I.P., Brigjen Mar Rommy Hutagaol, M.Han., M.Tr.Opsla., Marsma TNI Taufik Nur Cahyanto, S.T., M.Han., M.M., Kolonel Cba Edward Rizal, S.Sos., Kolonel Czi Ari Legono, S.T., serta staf analis.
Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Papua, Elpius Hugi, S.Pd., M.A., bersama jajaran pimpinan bidang teknis: Kabid Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Octavianus D. Sanda, S.H., M.H.; Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama, dan Ormas Dr. Merci Rita, S.T., M.M.; Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Hubert A. G. Monim, S.Sos.; serta Kasubbid Penanganan Konflik Ratna H. Waromy, S.STP., M.Si.
Tiga Mandat Utama DPN dan Pendekatan Kesejahteraan
Dalam audiensi tersebut, Marsda TNI Stefanus Arif H. memaparkan bahwa kehadiran DPN berpijak pada tiga mandat utama (core business) kelembagaan:
- Menjaga kedaulatan negara;
- Menjaga keutuhan wilayah; dan
- Menjaga keselamatan segenap bangsa.
Ia menegaskan bahwa timnya hadir di Tanah Papua bertujuan mendengar secara utuh kondisi sosiologis riil masyarakat dari kacamata pemerintah daerah. Langkah ini krusial agar perumusan kebijakan nasional tidak diseragamkan (one size fits all), melainkan berpijak pada keragaman kultur wilayah adat.
"Kami hadir bukan untuk memeriksa, melainkan mendengar langsung dari ujung tombak di daerah. Masukan dari Bakesbangpol Papua ini akan menjadi rujukan penting kami dalam merumuskan solusi kebijakan langsung kepada Bapak Presiden, dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan kemanusiaan," tegas Marsda TNI Stefanus Arif.
Ia menambahkan, pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan warga sipil merupakan prioritas negara, sehingga langkah penanganan stabilitas keamanan daerah harus mengedepankan komunikasi persuasif yang menyentuh akar rumput.
Menghadirkan Negara, Wawasan Kebangsaan, dan Kepercayaan Publik
Kepala Bakesbangpol Provinsi Papua, Elpius Hugi, S.Pd., M.A., memaparkan bahwa berdasarkan Pergub Papua Nomor 14 Tahun 2024, Bakesbangpol memposisikan diri sebagai penghubung informasi dan perspektif daerah dalam membaca dinamika sosial-politik masyarakat Papua sebagai bahan penguatan kebijakan nasional. Pihaknya menekankan bahwa stabilitas keamanan daerah tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan, melainkan lewat kehadiran negara yang nyata di bidang pendidikan wawasan kebangsaan, kesehatan, pelayanan publik, dan kepastian hukum.
"Bagi kami, menjaga keutuhan wilayah Papua harus berjalan seiring dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada negara. Menjaga keutuhan negara diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sejak dini. Stabilitas daerah bukan sekadar kondisi tanpa konflik, melainkan ketika masyarakat merasa didengar, dilindungi, mendapatkan pelayanan yang adil, serta memiliki ruang menyampaikan aspirasi secara damai. Kami berharap DPN melihat Papua bukan hanya dari perspektif kerawanan, tetapi dari perspektif potensi, pembangunan, dan martabat manusia," ungkap Elpius Hugi.
Pemerintah daerah juga menggarisbawahi bahwa narasi keadilan dan peningkatan kesejahteraan tidak cukup dibangun lewat retorika komunikasi, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang menyentuh hak-hak dasar masyarakat di sembilan kabupaten/kota wilayah Papua induk.
Usulan Penguatan Lembaga MRP dan Rekomendasi Daerah
Selain isu kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, Bakesbangpol Papua menitipkan sejumlah rekomendasi strategis kepada tim DPN:
- Penguatan Fungsi Kelembagaan MRP: Mendorong pembenahan regulasi, kewenangan, dan penguatan kapasitas Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) agar fungsi perlindungan hak-hak adat dan pengawasan Otsus berjalan efektif.
- Forum Komunikasi Strategis & Dialog Tematik: Menginisiasi ruang komunikasi berkala lintas sektor bersama tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan akademisi untuk meredam potensi friksi sosial sejak dini.
- Sistem Deteksi Dini Terintegrasi: Memperkuat jejaring early warning system dari tingkat akar rumput hingga pemerintah pusat guna memitigasi isu provokatif maupun disinformasi di ruang digital.
Pertemuan ditutup dengan komitmen pertukaran data sosial-politik secara berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua dan DPN guna menyusun rekomendasi kebijakan yang adil, bermartabat, dan komprehensif bagi kedamaian Tanah Papua.
