Berita
Perkuat Stabilitas Keamanan Daerah, kesbangpol Papua dan Kemhan RI Mantapkan Koordinasi Pengumpulan Data
Foto : Dok. Kesbangpol Provinsi Papua
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menerima kunjungan kerja sekaligus audiensi Tim Pengumpulan Data (Puldata) Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (BIK Intelhan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), Rabu (14/10/2026). Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Kaban Kesbangpol Provinsi Papua, ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan puldata yang telah dilaksanakan tim di Papua. Pertemuan difokuskan pada pemantapan koordinasi untuk menunjang pengumpulan data terkait pemetaan stabilitas keamanan dan ketahanan ideologi di wilayah Papua.
Koordinasi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh data dan informasi yang dihimpun tim Kemhan RI di lapangan calid, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan pengambilan kebijakan pertahanan negara.
Pertemuan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Elpius Hugi,S.Pd.,M.A, beserta jajaran pejabat struktural, yakni Plt. Sekretaris Badan Kesbangpol,Kabid Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kabid Ketahanan Ekososbud,Agama dan Ormas serta Kasubbid Penanganan Konflik. Tim Puldata Kemhan RI dipimpin oleh Kolonel Sus Tolib,S.Pd.,M.H., didampingi Letkol Inf Tito Bernadin, Mayor Inf Dwi Supanto,S.E., dan Mashuri Malik, S.I.P.
Dalam paparannya, Kaban Kesbangpol Papua menyampaikan bahwa kondisi keamanan di wilayah Provinsi Papua, yang mencakup delapan kabupaten dan satu kota, secara umum terpantau sangat kondusif. Aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dan roda pemerintahan berjalan optimal, dengan tingkat kerawanan di kawasan pesisir yang jauh lebih rendah dibandingkan dinamika diharapkan dapat wilayah pegunungan.
Terkait penanganan kelompok yang berseberangan paham, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pendekatan persuasif (soft approach). Pendekatan tersebut diwujudkan mlelaui ruang dialog inklusif, komunikasi berkala, dan penyerapan aspirasi secara berkesinambungan guna meredam potensi gesekan terbuka di tengah masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, dibahas pula dinamika penyampaian aspirasi di muka umum. Kesbangpol Papua memandang unjuk rasa sebagai bagian dari ruang demokrasi yang wajar, selama dilakukan secara damai, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak disusupi provokasi pihak tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu pelayanan publik dasar.
Selain itu, pertemuan membahas mitigasi persoalan tuntutan hal ulayat yang kerap berujung pada pemalangan fasilitas umum. Isu ganti rugi pembebasan lahan masih menjadi tantangan nyata yang membutuhkan sinergi data dan pendekatan lintas sektor agar tidak menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.
Kunjungan dan audiensi ditutup dengan komitmen bersama antara pusat dan daerah. Melalui suplai data yang valid dari Kesbangpol Papua,Kemhan RI diharapkan dapat merumuskan kebijakan pertahanan dan penanganan isu keamanan yang lebih presisi dan komprehensif, sementara jajaran di daerah terus memprioritaskan deteksi dini dan pemeliharaan ketertiban sosial di tingkat akar rumput.
