Berita
Badan Kesbangpol Provinsi Papua Hadiri Rapat Koordinasi Kemenko Polkam Bahas Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas MRP
Foto : Dok. Kesbangpol Provinsi Papua
Jayapura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Tata Kelola Otonomi Khusus dan Akuntabilitas Kelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koodinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Hotel Fox, Jayapura, Rabu (30/9/2026).
Rapat koordinasi yang dimulai pukul 09.00 WIT ini mengangkat tema "Penguatan Tata Kelola & Akuntabilitas MRP : Refleksi dan Arah Penguatan Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Pasca UU No. 2 Tahun 2021". Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam RI, M. Ali Akbar.
Turut Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Papua Yohanes Walilo,S.Sos.,M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Elpius Hugi,S.Pd.,M.A, serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Papua Raehanna Lampong,AP.
Dalam pembahasan materi rapat, dirumuskan tiga pilar utama yang menjadi pijakan dalam penguatan kelembagaan MRP :
- Regulasi & Tata Laksana : Mendorong penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan Perdasus mekanisme kerja MRP yang tegas untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, kepastian persetujuan regulasi, serta inisiasi integrasi sistem digital melalui e-MRP.
- Akuntabilitas & Transparansi : Mengubah paradigma menuju public accountability dengan melaporkan kinerja perlindungan Orang Asli Papua (OAP) secara langsung kepada masyarakat adat, menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis dampak pada tiap Pokja, serta menjalankan audit kinerja yang transparan.
- Kapasitas & Kolaborasi : Memperkuat forum bersama (MRP-DPRP-Pemerintah Provinsi) yang difasilitasi oleh Kesbangpol, serta menyelenggarakan diklat kepemimpinan kultural dan legislasi agar anggota MRP menjadi negarawan adat yang kompeten.
Selain tiga pilar utama, rapat koordinasi ini menetapkan enam fokus strategis tata kelola MRP ke depan :
- Kejelasan Kewenangan : Memperjelas batasan pertimbangan dan persetujuan regulasi agar hamonis dengan DPRP dan pihak eksekutif.
- Kinerja Berbasis Dampak : Orientasi kerja terfokus pada hasil nyata perlindungan hak OAP, bukan sekadar administrasi persidangan.
- Rekrutmen Akuntabel : Pelaksanaan seleksi anggota unsur Adat, Agama dan Perempuan yang transparan, partisipatif, serta berintegritas.
- Tata Kelola Anggaran : Pengelolaan dan pelaporan dana Otsus berbasis kinerja yang terbuka bagi publik.
- Digitalisasi Dokumen (e-MRP) : Dokumentasi digital untuk seluruh aspirasi, risalah, rekomendasi, dan keputusan secara terpadu.
- Sinergi Tiga Tungku : Membangun rekonsiliasi dan kerja sama erat antara MRP, Pemerintah Provinsi Papua dan legislatif.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Elpius Hugi,S.Pd.,M.A menegaskan pentingnya peran MRP dalam bingkai Otonomi Khusus. "MRP adalah marwah otonomi khusus. Penguatan kelembagaan MRP berarti memperkokoh masa depan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) yang bermartabat, damai dan sejahtera dalam bingkai NKRI" tegas Elpius Hugi.
Melalui pelaksanaan rakor ini, Badan Kesbangpol Provinsi Papua berkomitmen untuk terus memfasilitasi sinergi dan koordinasi antarlembaga demi mewujudkan kelembagaan MRP yang berwibawa, akuntabel dan berdampak nyata dalam melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua.
