Tentang Kami

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada awal zaman Orde Baru dibentuklah Direktorat Sospol (Sosial-Politik) dengan tugas pokok untuk mencegah dan berkembangnya paham komunis dan ekstrim kiri lainnya yang berkembang di tengah masyarakat. Direktorat Sospol yang ada di setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten memang digunakan untuk mencegah paham komunisme dan paham radikal lainnya, sehingga tugas pokoknya sangat kental dengan masalah politik.

Pada akhir masa Orde Baru (Orba) tahun 1998, Direktorat Sospol ini berubah namanya menjadi Kantor Badan Kesatuan Bangsa yang mana kerjanya lebih menitikberatkan pada keadaan masalah politik daerah masing-masing serta ketertiban masyarakat. seperti menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, Partai politik dan Ormas.

Sebelum menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, nomenklaturnya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.

POLLING

Menurut Anda negara mana yang pantas membawa pulang Piala Dunia di Moskwo 2018 ?
  Argentina
  Italia
  Perancis
  Brasil
  Jerman
  Spanyol
  Inggris
  Mexico
  Portugal