Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Nabire Tahun 2018

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Nabire
Untuk menciptakan tertib administrasi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017,  dimana setiap ormas yang tidak berbadan hukum mendaftarkan keberadaannya melalui pemerintah daerah, kecuali  ormas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan, diberikan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu untuk mendeteksi keberadaan ormas, pemerintah daerah melakukan pendataan dan mengimbau kepada seluruh ormas segera mendaftarkan keberadaannya. Dari situlah pemerintah daerah nantinya bisa mengetahui bidang, kompetensi, dan gerakan setiap ormas. Pemerintah daerah juga akan lebih mudah melakukan program kemitraan dan pembinaan, hal tersebut dikatakan oleh Plh. Kaban Kesbangpol Kab. Nabire Amiq Saftari, S.STP yang mewakili Bupati Nabire dalam membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua. Selanjutnya dikatakan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan kesempatan kepada masyarakat ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan program-program prioritas di atas. Dari uraian sebagaimana di atas diharapkan Ormas, LSM dan Yayasan yang ada dapat  menangkap dan mengimplementasikan amanat Otonomi Khusus tersebut sehingga tercipta sinerji antara pemerintah daerah dengan Ormas, LSM dan Yayasan yang ada dalam melaksanakan pembangunan di Tanah Papua ini. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 7 dan 8 Juni 2018 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Nabire. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Pasipers KODIM Nabire Kapten oleh dengan judul Peranan Ormas dalam Menjaga Keutuhan NKRI. , dilanjutkan dengan materi Kebebasan Menyampaikan Pendapat Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 oleh Kanit Reskim Komang Wirayuda, Kemudian. Selanjutnya disampaikan materi tentang Undang-Undang Yayasan oleh Palgunadi, Staf Badan Kesbangpol Provinsi Papua. Pada tanggal 8 Juni 2018 materi I dan II dibawakan oleh Erita Tambu;nan, SH Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, tentang Undang-Undang Bidang Organisasi Kemasyarakatan.. Kegiatan ditutup pada pukul 13.00 WIT oleh Plh. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nabire Amiq Syaftari , S.Sos, M.IP. Maksud kegiatan ini adalah terciptanya penguatan dan pendayagunan lembaga infra struktur politik, khususnya Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Yayasan sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dan yayasan dalam rangka peningkatan peran serta dalam penyelenggaraan pembangunan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.Jumlah peserta yang ditargetkan pada kegiatan ini berjumlah 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari unsur pengurus Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan, unsur  tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, unsur  perempuan  dan pemuda, dan unsur pemerintah kabupaten (Kesbang/Pemerintahan) Kabupaten Nabire.

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.

POLLING

Menurut Anda negara mana yang pantas membawa pulang Piala Dunia di Moskwo 2018 ?
  Argentina
  Italia
  Perancis
  Brasil
  Jerman
  Spanyol
  Inggris
  Mexico
  Portugal